Jakarta -
Indonesia telah resmi masuk dalam keanggotaan kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa) atau BRICS. Indonesia menyusul Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir sebagai anggota baru.
BRICS menjadi forum ekonomi dan politik serta tempat merumuskan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah kebijakan dedolarisasi atau mengurangi transaksi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). BRICS ingin agar dominasi mata uang Paman Sam pada perekonomian dunia bisa berkurang.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengungkapkan dedolarisasi memang menjadi agenda utama BRICS. Namun, menurutnya sampai saat ini transaksi yang tidak menggunakan dolar AS di dunia masih kecil, artinya gerakan ini masih belum membesar dan tidak mungkin bisa jadi lebih besar.
Indonesia, kata Mari, sejauh ini sudah memiliki inisiatif yang sama, mengurangi transaksi dengan dolar AS. Indonesia sudah memiliki kebijakan Local Currency Settlement (LCS) dengan beberapa negara, salah satunya dengan China. Upaya ini sudah dilakukan jauh hari sebelum Indonesia jadi anggota BRICS.
"Tapi kita sebetulnya sudah mempunyai inisiatif-inisiatif seperti itu. Seperti LCS, Local Currency Settlement, misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok, kita nggak usah dari rupiah ke dolar baru ke yuan. Kita sebetulnya sekarang sudah bisa dari rupiah ke yuan," beber Mari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Mari melanjutkan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS memang ada kemungkinan bisa mempercepat kebijakan pengurangan penggunaan dolar AS. Hanya saja dalam waktu dekat ini, Mari meyakini dolar AS masih cukup dominan transaksinya di dunia.
"Jadi sebenarnya proses-proses itu sudah berjalan. Apakah BRICS akan membantu untuk itu dipercepat? Mungkin saja, tapi akan perlu waktu ya, karena kenyataannya dolar masih dominan di dalam transaksi maupun di dalam memegang aset," sebut Mari.
Ancaman Trump imbas pengurangan penggunaan dolar AS di halaman berikutnya.
Ancaman Donald Trump
Di sisi lain, saat ini Amerika Serikat (AS) sebagai empunya mata uang dolar mulai berang dengan gerakan dedolarisasi yang disuarakan BRICS. Presiden AS terpilih Donald Trump pun sudah menebar ancaman soal upaya pengurangan penggunaan Dolar.
Dalam catatan detikcom, Trump meminta negara-negara dalam BRICS tidak menciptakan mata uang baru ataupun membuat gerakan yang melemahkan dolar AS. Jika permintaan tersebut tidak didengar, Trump berjanji akan memberikan sanksi perdagangan kepada semua negara BRICS.
Dia memberikan ultimatum akan menerapkan tarif impor hingga 100% pada produk-produk ekspor negara BRICS selama dirinya menjabat sebagai presiden.
"Kami meminta komitmen dari negara-negara BRICS bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS. Bila tidak mereka akan menghadapi tarif 100% dan harus mengucapkan selamat tinggal pada penjualan komoditas ke pasar AS," tulis Trump di Truth Social, dikutip dari CNN, Senin (2/12/2024)yang lalu.
Mari Elka mengaku tak khawatir dengan ancaman Trump soal upaya dedolarisasi. Dia menilai upaya menggunakan mata uang selain dolar AS menjadi hak berbagai negara, termasuk Indonesia, ataupun negara-negara BRICS.
Selama ini upaya Indonesia menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara pun tak pernah mendapatkan protes dari manapun. Urusan pemilihan mata uang, semua menjadi hak masing-masing negara.
"Itu kan istilahnya hak negara ya.Kita mau melakukan transaksi.Sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung. Kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya, dan Malaysia juga punya sistem itu.Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu," papar Mari Elka.
Mari bahkan percaya, upaya keluar dari dominasi dolar AS akan menjadi tren baru di dunia keuangan internasional. Hanya saja memang saat ini dominasi dolar AS masih dinilai sangat kuat.
"Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia international finance yang memang akan terjadi lambat laun, tapi orang masih melihat bahwa dolar untuk sementara masih akan dominan," kata Mari.
Soal bergabungnya Indonesia dengan BRICS seharusnya tak perlu ada yang dikhawatirkan apalagi dengan adanya ancaman dari Trump. Menurutnya, Indonesia menganut politik bebas aktif, kerja sama bisa dilakukan dengan berbagai pihak.
"Tidak harus khawatir karena kita kan bebas aktif ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini, malah bisa menjembatani," pungkas Mari.
0 Komentar